Presiden Honduras, Xiomara Castro, mengumumkan rencana ambisius untuk membangun penjara mega dengan kapasitas 20.000 narapidana. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas kekerasan geng dan memperbaiki sistem penjara yang bermasalah di negara tersebut.
Selain itu, Castro juga berencana untuk melibatkan anggota militer dalam operasi penindakan kejahatan terorganisir, serta menuntut anggota geng sebagai pelaku terorisme. Tindakan keras ini dilakukan untuk menegakkan hukum dan ketertiban di Honduras.
Dalam pidatonya, Castro menekankan pentingnya intervensi pasukan keamanan di seluruh wilayah negara yang terdampak kekerasan geng, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Langkah-langkah darurat yang diambil termasuk memperkuat peran militer, menuntut pengedar narkoba sebagai pelaku terorisme, dan membangun fasilitas baru untuk mengurangi kepadatan di penjara yang sudah penuh.