Kehadiran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut juga akan mempermudah koordinasi antarwilayah laut, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan berbatasan dengan banyak negara. Direktorat ini akan berperan dalam mengoordinasikan penataan ruang laut antarwilayah, termasuk kawasan perbatasan, untuk memastikan keselarasan kebijakan dan pengelolaan yang efektif.
Pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sangat mendesak, mengingat kompleksitas dalam pengelolaan laut Indonesia. Direktorat ini memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian laut, serta mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai unit kerja eselon I baru, Direktorat ini sebaiknya dipimpin oleh sosok yang memiliki latar belakang akademis atau sipil dengan spesialisasi dalam penataan atau pengelolaan ruang laut, serta pemahaman yang kuat dalam penegakan hukum.
Kolaborasi antara kemampuan teknis, pengelolaan yang berkelanjutan, dan penegakan hukum diharapkan dapat menjaga tata kelola ruang laut yang efektif. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut akan menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi ekonomi biru berjalan efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.