Panasonic Holdings telah mengumumkan rencana untuk melakukan PHK terhadap 10.000 karyawan mereka di seluruh dunia. Setengah dari jumlah tersebut akan dilakukan di Jepang, sementara yang lainnya akan menyasar karyawan Panasonic di luar negeri. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengenai potensi dampaknya terhadap pekerja Panasonic di Indonesia.
“Saat ini memang belum ada pengumuman resmi mengenai PHK di Indonesia. Tapi kita harus tetap waspada, terutama bagi pekerja kontrak dan sebagian kecil pekerja tetap,” ujar Iqbal dalam keterangan persnya. Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 7.000 hingga 8.000 pekerja Panasonic di Indonesia yang bekerja di tujuh pabrik, termasuk di DKI Jakarta, Bekasi, Bogor, Pasuruan, dan Batam. Mereka bekerja di berbagai jenis industri mulai dari pabrik baterai, alat kesehatan, peralatan rumah tangga, hingga distribusi elektronik bermerek Panasonic.
“Para buruh Panasonic di Indonesia merasa khawatir. Kita tidak ingin kebijakan PHK global dijadikan alasan untuk melakukan PHK massal di Indonesia, terutama terhadap pekerja kontrak atau outsourcing. Pemerintah harus segera bertindak, jangan menunggu terjadi masalah,” tambah Iqbal.
KSPI mendesak pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi pabrik untuk segera mengambil langkah antisipasi. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan serikat pekerja dalam setiap proses restrukturisasi atau efisiensi, guna mencegah PHK sepihak yang merugikan buruh.